“Karena tidak logis Kementerian Agama yang mengelola dana sekaligus lembaga menggunakan untuk operasional pelaksanaan ibadah haji. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut maka pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH,” imbuh Ina.
Sementara Pimpinan Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, mengungkapkan pihaknya sudah menyampaikan kepada LPS untuk keamanan setoran dana haji, saat ini semua dana haji dijamin per jamaah sebesar Rp. 2 Milyar, padahal besarnya setoran haji sekitar Rp. 25 juta. Berarti semua setoran haji yang ada di perbankan Syariah dijamin.
“Bahkan kemarin kami lobi kepada Bank pemerintah dan DPR ada Undang-undang yang menegaskan uang jamaah yang tertulis QQ atas nama BPKH itu dijamin aman,” jelas Harry.
Dia menambahkan pihaknya banyak membeli surat berharga negara yang selain untuk investasi dan bisa membangun bangsa Indonesia sehingga dijamin oleh negara sehingga lebih kuat lagi.
Yang selanjutnya agar investasi aman BPKH melakukan studi kelayakan atau feasibility study, menjaga keamanan managemen investasi dan yang terpenting harus syariah.”Dan atas dorongan dari DPR kami terus berupaya agar nantinya naik haji bayarnya tidak terlalu banyak dan nanti biar uangnyalah yang melunasi,” tambah Harry.
Investasi lain yang dilakukan , lanjut Harry di Arab Saudi pihaknya sudah memiliki beberapa anak perusahaan yang sudah disahkan pemerintah setempat. Sedangkan di Indonesia BPKH memiliki anak perusahaan Bank Muamalat.
”Harapan kita akan membuat anak perusahaan selain Bank Muamalat. Kami akan mempunyai asuransi, multi finance syariah dan lain-lain. Tujuannya untuk membantu jamaah haji. Eko sistemnya kami menjajagi untuk mempunyai hotel, katering dan mengkaji memiliki pesawat agar uang jamaah kembali kepada jamaah,” pungkasnya./////
