Demikian juga tenaga kesehatan telah ditempatkan di 45 Puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebagian juga membantu di Puskesmas Pembantu yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Harapannya para guru dan nakes PPPK ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan. Disamping juga terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan,” ujar Mujiono yang telah 30 tahun berkarir di Pemkab Banyuwangi.
Ke depan menurut Mujiono pihaknya akan menuntaskan tenaga honorer yang masih ada dengan pengusulan formasi PPPK Banyuwangi ke pemerintah pusat. “Sehingga nanti semua tenaga honorer menjadi ASN, salah satunya PPPK,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia menambahkan terkait dengan dukungan ke guru swasta, Cawabup Banyuwangi yang berpasangan dengan Ipuk mengatakan telah ada beberapa mekanisme, meskipun memang belum bisa ideal sepenuhnya mengingat kapasitas anggaran daerah.
Misalnya ada skema Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang per tahunnya berkisar Rp. 5,3 miliar termasuk untuk insentif guru swasta, serta insentif guru PAUD non-PNS yang mencapai Rp. 7,2 miliar per tahun.
“Untuk insentif guru swasta ini melengkapi pendapatan yang diterima guru dari masing-masing lembaga. Ke depan akan terus diperkuat insentif guru swasta,” pungkas H. Mujiono.
