“Kita tetap optimistis, meski dengan keterbatasan ini inshaallah kami dapat memenuhi target pembangunan, standar layanan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum,” tuturnya.
Selanjutnya, Michael memaparkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,905 triliun, terdiri dari PAD Rp800 miliar, pendapatan transfer Rp2,054 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp51,248 miliar. Belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,917 triliun. Sementara komposisi pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan Rp12,598 miliar, asumsi penerimaan pembiayaan APBD 2026 sebesar Rp57,369 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp44,771 miliar.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwa seluruh pihak harus mencari terobosan agar pembangunan tetap berjalan efektif.
“Kita perlu merumuskan strategi baru yang lebih efisien dan produktif dalam mengelola sumber daya daerah. Mari terus bersama-sama, bergotong royong membangun Banyuwangi yang kita cintai ini secara berkesinambungan,” tutur Ipuk.
Dalam paripurna itu, DPRD juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta tiga Raperda: tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah; tentang Pembinaan Ideologi Pancasila; serta tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. (*)
