3. Peningkatan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi digital serta sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
4. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi sektor pertanian, UMKM, dan industri kreatif lokal.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menanggapi hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus LKPJ, Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Blitar atas berbagai masukan yang telah diberikan. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun mendatang.
“Kami sepakat bahwa pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dan konektivitas, digitalisasi layanan pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi PAD harus menjadi prioritas bersama,” ujar Rijanto.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah sangat penting. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Blitar.
“Rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta kebijakan strategis lainnya. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
Dengan disampaikannya laporan hasil pembahasan Pansus LKPJ Tahun 2024 ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, sehingga pembangunan di Kabupaten Blitar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (dip/adv)
