Menurut F-GPD, pencapaian WTP menunjukkan bahwa tata kelola laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Namun demikian, fraksi ini berharap keberhasilan administratif tersebut juga dapat disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam penyampaiannya, F-GPD mengungkapkan sejumlah hal yang masih menjadi perhatian, antara lain terkait tingkat kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses pekerjaan yang layak di beberapa wilayah Kabupaten Blitar. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah juga disebut masih belum memadai.
“WTP tentu patut diapresiasi, namun kami berharap kinerja anggaran juga bisa lebih diarahkan pada program-program yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung,” ujar juru bicara F-GPD dalam rapat.
Pandangan umum dari fraksi-fraksi lain juga disampaikan dalam rapat tersebut, dengan berbagai sorotan dan masukan terhadap pelaksanaan APBD 2024. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar dijadwalkan memberikan jawaban atas seluruh pandangan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya. (adv/dwn)
