Suyatno mengungkapkan bahwa kendala yang selama ini dihadapi dalam pembahasan Raperda LP2B adalah terkait peta detail lahan yang menjadi obyek Raperda.
DPRD meminta peta tersebut disertakan dalam Raperda untuk memastikan penerima insentif pajak dapat diidentifikasi dengan jelas. “Selama ini, eksekutif mengusulkan data lahan secara gelondongan. Padahal, penerima insentif harus detail by name by address,” jelas politisi Golkar ini.
Sementara itu, Suyatno juga menekankan pentingnya Raperda LP2B dalam menjaga kestabilan pangan di Bumi Blambangan. Tanpa regulasi yang jelas terkait alih fungsi lahan, produksi pangan dapat terancam.
“Setelah ini, kami akan konsultasi dulu ke Kementerian terkait. Sehingga, ada payung hukum yang jelas terkait Raperda yang kita bahas,” tutup Suyatno.//////
