Mengingat sebentar lagi musim kemarau tiba, F-PKB juga mengharap kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan upaya penaggulangan dari dampak yang akan ditimbulkannya. Antara lain, kekurangan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana yang pernah menima saudara-saudara kita di wilayah Blitar Selatan.
Lebih mengefektifkan Pengendalian Internal khususnya di tahun 2023 ini, untuk mengawal Target dan Capaian Pembangunan di segala bidang.
Sementara itu, dari Fraksi PDI-P masih menyoroti terkait kerusakan infratruktur jalan yang masih belum tersentuh perbaikan dari pemerintah daerah.
Selain itu, angka putus sekolah di Kabupaten Blitar semakin tinggi pada tahun 2022-2023 sebanyak 1.364 anak yang tidak menerunskan sekolahnya usia mereka berkisar antara 6-18 tahun. Sektor pendidikan menjadi temuan penting untuk diberikan perhatian khusus.
Selanjutnya dari Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (F-GPN) menyampaikan, hendaknya selaras antara prestasi Predikat Opini WTP yang dicapai Pemerintah Kabupaten Blitar dengan penerima manfaat.
Indikator kurang selarasnya antara Predikat opini WTP dengan penerima manfaat antara lain maraknya demo yang menuntut penyelesaian berbagai persoalan seperti menyangkut pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Blitar Selatan, Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat dan juga tidak semakin menambah titik yang rusak. (adv/wan/dip)
