Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (28/1/2026). Forum ini menjadi ajang penyelarasan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan ke tingkat kecamatan.
Musrenbangcam diikuti para camat, unsur Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat desa se-Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian pemerintah daerah untuk pembangunan tahun mendatang.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa arah pembangunan Banyuwangi pada 2027 difokuskan pada tiga sektor utama, yakni penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Sementara pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” ujar Ipuk.
Ipuk memaparkan, terdapat delapan prioritas program pembangunan yang akan dijalankan pada 2027. Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja melalui pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masa depan.
“Salah satunya dengan memperkuat pendidikan vokasi, keterampilan, dan literasi digital. Peran camat sangat penting untuk memastikan perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” katanya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi menargetkan penguatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong penerapan gaya hidup sehat.
“Ada peningkatan sejumlah penyakit degeneratif seperti diabetes melitus dan TBC yang harus kita tangani lebih serius ke depan. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ucap Ipuk.
Prioritas berikutnya adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan serta mendorong UMKM naik kelas. Ipuk meminta seluruh camat, kepala desa, dan lurah untuk bersama-sama menjaga citra pariwisata daerah dengan menciptakan lingkungan yang bersih, ramah, dan tertib.
Selain itu, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inklusif juga menjadi fokus pemerintah daerah. Akses jalan menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik akan dibangun berdasarkan skala prioritas.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan jalan tetap akan kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa,” tegas Ipuk.
Sementara itu, usulan non-infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan diusulkan melalui RKPD agar memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Strategi ini kita ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” ujarnya.
Adapun lima prioritas lainnya meliputi reformasi perlindungan sosial, peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, digitalisasi layanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta penguatan harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah.
Ipuk juga menekankan pentingnya penanganan kemiskinan secara lebih terarah dan berbasis data.
“Kami berharap angka kemiskinan terus menurun melalui intervensi yang tepat sasaran. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak,” kata Ipuk. (Guh)
