Banyuwangi, seblang.com – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan delapan prioritas pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026).
Ipuk mengatakan, arah pembangunan Banyuwangi pada 2027 difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), ekonomi berbasis hilirisasi, serta pariwisata berkelanjutan.
“Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan pada situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, mengganggu rantai pasok, serta menekan inflasi,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, sejumlah isu strategis nasional turut menjadi perhatian daerah. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan perubahan iklim, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.
Selain itu, transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, dan digitalisasi sektor produktif juga menjadi fokus. Termasuk peningkatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan, serta pengendalian inflasi daerah.
“Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk melihat ke depan, menyikapi tantangan dan mengubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah daerah menetapkan delapan prioritas pembangunan pada 2027. Prioritas itu meliputi peningkatan kualitas SDM, reformasi perlindungan sosial, transformasi ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas, serta peningkatan produktivitas pertanian.
Ipuk mengatakan, peningkatan produktivitas pertanian akan dilakukan dengan menjaga keberadaan lahan sawah.
“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kami melarang pendirian bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan program swasembada pangan Presiden,” kata Ipuk.
Pada sektor penguatan SDM, pemerintah daerah meluncurkan program Beasiswa Banyuwangi Progresif yang difokuskan pada sektor kesehatan. Selain itu, Pemkab juga menggelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta inovatif.
Prioritas lain dalam pembangunan daerah mencakup pembangunan infrastruktur berkelanjutan, digitalisasi layanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif dan tangguh bencana, serta penguatan harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah.
“Untuk infrastruktur, kami akan menuntaskan perbaikan jalan poros antar-kecamatan. Keluhan terbesar masyarakat saat ini adalah infrastruktur. Kami akan memfokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antarwilayah agar masyarakat dapat melintas dengan aman dan lancar,” ujar Ipuk.
Musrenbang RKPD 2027 diikuti secara luring dan daring oleh jajaran organisasi perangkat daerah, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Hadir pula Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dydik Rudy Prasetya, pimpinan DPRD Banyuwangi, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, serta perwakilan perguruan tinggi, tokoh agama, budayawan, dan organisasi masyarakat.
Ipuk berharap musyawarah tersebut menghasilkan solusi terbaik untuk menjawab berbagai isu pembangunan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tetap berangkat dari kebutuhan masyarakat Banyuwangi.
“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa mendatang,” tutupnya.////////
