Rudi Latief menambahkan didalam Pilkades sekecil apapun ruang yang berisko adanya gugatan mestinya dihindari karena resistensi konflik pilkades itu sangat tinggi, urusan konflik sampai orang per orang. Tidak bisa dientengkan dengan sebelumnya pilkades nanti setiap calon menandatangani pakta integritas siap menang siap kalah dan tidak ada gugatan dan lain-lain.
“Orang kalau sudah kalah sekecil apapun celah bisa dijadikan alasan untuk konflik dan konfliknya tidak sebatas kasus hukum tetapi dibarengi dengan konflik horisontak di masyarakat. Ini yang seharusnya dihindarkan,” pungkas Rudi.
Sebelumnya diberitakan terkait potensi kemungkinan terjadinya penghentian tahapan pilkades serentak karena situasi dan kondisi (Sikon) yang tidak kondusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kabupaten Banyuwangi sudah mengadakan komunikasi dan koordinasi Polresta kondisi Banyuwangi cukup kondusif.
Menurut Plt Kepala Bakesbangpol Banyuwangi, M.Lutfi, ada beberapa faktor wilayah di ujung timur Pulau Jawa kondusif karena pelaksanaan pilkades tersebut waktunya bersamaan.”Kalau satu-satu rawan karena ada botoh-botoh, aparat siap bahkan teman-teman Polresta nanti ada dukungan pengamanan dari Polda Jawa Timur (Jatim) yang akan dibagi pada 51 desa yang ada,” jelasnya di kantor Pemkab Banyuwangi.
Dia menuturkan tahapan untuk Pilkades serentak dimulai dan beberapa waktu lalu Bakesbangpol sudah mengadakan rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), termasuk anggaran pengamanan sudah disiapkan sehingga terus jalan.
Terkait dengan kekhawatiran imbas Pilkades terhadap potensi berkurangnya tingkat partisipasi politik akibat konflik yang terjadi dalam proses pilkades menjadi tugas kepala desa (Kades) terpilih.
“Kades terpilih ada tuntutan leadership kepada masyarakatnya dalam bentuk kerjasama untuk menggerakan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Saya kira bisa ditangani masalah itu,” imbuh Lutfi.////
