Selanjutnya dia mengutip sebuah kata bijak “Di dalam sistem yang kuat akan memaksa orang yang tidak baik menjadi baik, tetapi dalam sistem yang lemah akan memaksa orang baik terpaksa menjadi tidak baik”.
Logika yang harus dibangun bukan sekedar membuat aturan tetapi yang tidak kalah penting adalah mengawal aturan dan mengawasi pelaksanaan di lapangan menjadi hal yang penting.
“Saat ini di Banyuwangi Perda banyak tetapi tidak sedikit yang mandul dan apabila dalam pelaksanaan tidak maksimal maka yang dirugikan rakyat,” imbuh H Ali Mahrus.
Lebih lanjut dia menambahkan aturan bisa dijalankan maksimal apabila aparat penegak perda mampu bekerja maksimal, sumber daya manusia (SDM) nya juga maksimal dan kultur yang menunjang.
“Apabila kondisinya sudah menjadi darurat dan sering terjadi banyak kasus di Banyuwangi, kasus perundungan maupun tindak kekerasan maka semua pihak harus duduk bersama dalam menyikapi, mencegah dan menanggulangi agar tidak terulang lagi,” pungkas H Ali Mahrus.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi, Suratno mengungkapkan evaluasi yang dilakukan menyangkut optimalisasi peran dalam pencegahan dan penanggulangan.
Untuk pencegahan menurut dia harus diperbanyak tindakan persuasif agar ada program pendampingan termasuk dari aparat penegak hukum (APH) dengan sering turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi.
Sedangkan untuk penanggulanganya tentunya siapa yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan punishmen supaya ada efek jera dan yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama.”Kalau nanti di mediasi terus dikhawatirkan tidak selesai-selesai. Tetapi kita tidak ikut campur karena untuk mengetahui seberapa parah tingkat perundungan menjadi kewenangan APH,” jelas Suratno.
