Selain berbagai payung hukum yang telah tersedia, Banyuwangi juga terus menggenjot berbagai program yang terintegrasi dengan berbagai instansi dan stakeholder yang lain. “Untuk mewujudkan Kabupaten Ramah Anak ini, tidak cukup hanya dengan tangan pemerintah, apalagi hanya satu dinas saja. Tapi, ini harus jadi tanggung jawab bersama,” imbuh Henik.
Selain melibatkan stakeholder terkait untuk turut terlibat menangani, lembaga sekolah juga menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penindakannya. Didirikan Pojok Curhat di sekolah-sekolah dan pesantren di Banyuwangi.
“Selain itu, Banyuwangi membentuk forum anak di masing-masing kecamatan dan desa. Kami juga melengkapinya dengan Pekan Parenting. Dimana, kita menyatukan persepsi antara para guru dengan wali murid untuk bersama-sama memberikan pengasuhan kepada anak didik kita,” terang Henik.
Untuk menjamin pendidikan dasar bagi anak banywuangi, sejumlah program digeber oleh Dinas Pendidikan. Seperti pemberian uang saku atau bantuan transport bagi pelajar miskin, program karitas Siswa Asuh Siswa.
“Untuk memenuhi hak perlindungan khusus, Pemkab juga menggalakkan Ruang Rindu – ruang untuk berkonsultasi serta penanganan terintegrasi terkait masalah perempuan dan anak,” kata Henik.
Tim Verifikasi Lapangan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Dr. Hamid Patilima, mengapresiasi yang dilakukan Banyuwangi untuk memenuhi sejumlah kriteria sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Ke depannya kami ingin memastikan Banyuwangi bisa menjadikan mindset ramah anak ini pada pembangunan SDM seluruh masyarakat. Sehingga semuanya memiliki kesadaran bersama mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak,” dorongnya. (*)
