Menkop juga menegaskan pentingnya pemenuhan infrastruktur dasar di desa. “Kalau masih ada KDMP di Banyuwangi yang kekurangan sarpras, Ibu Bupati bisa kirim datanya. Nanti akan kami bantu penuhi,” katanya.
Wamenkop Farida menambahkan, percepatan KDMP tidak hanya menyangkut infrastruktur dan legalitas, tetapi juga penyelarasan visi dengan pemerintah daerah.
“Kami senang kepala daerah seperti Banyuwangi proaktif datang langsung untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan KDMP,” ujarnya.
Bupati Ipuk menyatakan, MoU tersebut menjadi dasar bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP sesuai kebijakan nasional. Seluruh 217 desa dan kelurahan di Banyuwangi menjadi lokasi pengembangan KDMP, sehingga membutuhkan pendampingan dari Kemenkop.
“KDMP ini hal baru bagi daerah sehingga kami perlu pendampingan agar pelaksanaannya sejalan dengan arah kebijakan Presiden. Terima kasih Pak Menteri dan Bu Wamen atas fasilitasi yang diberikan,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, arahan Kemenkop menekankan pengembangan KDMP yang disesuaikan dengan karakter dan potensi masing-masing desa di Banyuwangi, mulai wilayah pesisir, pegunungan, hutan, persawahan hingga kawasan perdagangan.
“Kementerian memberi panduan agar pengembangan KDMP mengikuti karakter desa masing-masing,” ujarnya. (*)
