Penentuan siswa dan penyediaan tenaga pendidik serta infrastruktur awal akan melibatkan pemerintah daerah. “Jadi bupati mengusulkan siswanya, mengusulkan gurunya. Karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan kerja lintas kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum akan menangani sarana dan prasarana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas merekrut guru, Kementerian Sosial merekrut siswa, dan seluruh kepala daerah turut berkontribusi dalam pelaksanaannya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana ini. Ia menyebut pemerintah daerah telah mengusulkan beberapa lokasi sebagai calon Sekolah Rakyat. “Kami telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin untuk diproyeksikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” ungkapnya.
Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan tenaga pengajar. “Untuk guru dan tenaga pendidik, kita siap mengalokasikan dari unsur PNS atau PPPK yang sudah melalui seleksi kementerian,” kata Ipuk.
Ia menambahkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Banyuwangi bisa dimulai pada tahun ajaran mendatang, tergantung hasil verifikasi dan persiapan yang tengah dilakukan.
