Menko PMK juga mengapresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat dan daerah serta menghimbau agar Kolaborasi yang terjadi dapat terus ditingkatkan agar mendorong perluasan cakupan kepesertaan bagi seluruh pekerja Indonesia yang lebih responsif dan inklusif.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah berkomitmen kuat mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan salah satu pilar pembangunannya difokuskan pada pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan. Untuk itu, cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus ditingkatkan, dengan harapan sebanyak 99,5 persen pekerja di Indonesia sudah terlindungi pada 2045.
“Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres memaparkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pertama, maksimalkan alokasi anggaran bagi perlindungan pekerja rentan. Wapres mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyusun program-program berdampak nyata dan inovasi implementasinya sebagai upaya peningkatan capaian universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun.
“Pastikan regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung percepatan perlindungan pekerja miskin, rentan, dan tidak mampu sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera turun,” tambahnya.
Kedua, sambung Wapres, dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
“Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” imbau Wapres.
Ketiga, Wapres mendorong peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kemudahan layanannya. “Masifkan sosialisasi agar para pekerja dapat memahami manfaat dan hak yang didapat dari program perlindungan sosial ini,” ucapnya.
Paritrana Award merupakan ajang apresiasi tertinggi dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan UKM. Paritrana diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti perlindungan. Program ini dimulai sejak 2017 dan tahun ini merupakan penganugerahan yang ke-7.
Hadir dalam acara ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Ketua Dewan Pengawas, jajaran Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ketua dan Tim Penilai Paritrana Award 2024, serta para penerima Paritrana Award 2024.(*/ANO)
