Dikatakan, Presiden RI Joko Widodo berkomitmen tinggi dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis dan telah memberikan arahan dalam Ratas TBC pada Juli 2023, agar penanggulangan TBC digerakkan secara besar-besaran seperti penanggulangan COVID-19 untuk mencapai cita-cita Eliminasi TB 2030.
“Karena itu, Kemendagri perlu mengonsolidasikan provinsi/kabupaten/kota untuk mengimplementasikan percepatan penanggulangan TBC di daerah menuju Eliminasi TBC 2030. Saya ucapkan terima kasih kepada Mendagri, atas terselenggaranya kick off rakor monitoring evaluasi TBC mingguan ini, yang merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.
Muhadjir menyatakan, di sisa waktu enam tahun menuju Eliminasi tahun 2030 dan meraih cita-cita Visi Indonesia Emas 2045, perlu memperkuat upaya kolaborasi untuk percepatan penanggulangan TBC di tingkat pusat hingga daerah.
“Peran para kepala daerah sangat penting untuk memastikan terlaksananya 9 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam penanganan TBC sesuai amanah Perpres No. 67 Tahun 2021,” ujarnya.
Menurutnya, perlu upaya kolaborasi yang berdaya guna dan berhasil guna untuk dapat mencapai Eliminasi TBC tahun 2030, mengingat masih ada kesenjangan dalam implementasi program penanggulangan TBC.
“Dalam penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah agar berkolaborasi dengan mitra organisasi kemasyarakatan, komunitas, organisasi profesi, dan organisasi lain yang berada di daerah masing-masing termasuk mitra-mitra WKPTB yang jejaringnya juga telah tersebar di wilayah Indonesia,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, hadir Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian; Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin; Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti; para Gubernur, Bupati, dan Walikota di Seluruh Indonesia yang hadir secara daring, dan para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian dan Lembaga (*/ANO)
***
