Blitar, seblang.com – Untuk kesekian kalinya masa dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar orasi di depan kantor Bupati Blitar, Kantor DPRD Kabupaten Blitar dan kantor Kejaksaan Negeri Blitar, Senin (18/09/2023).
Pada aksi kali ini GPI menyampaikan berbagai tuntutan yang diduga dilakukan penguasa yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat Blitar, yang sampai saat ini tidak tersentuh hukum dari Aparat Penegak Hukum (APH).
GPI melakukan aksi demo untuk menyoroti berbagai permasalahan yang tengah ramai diperbincangkan di Pemerintah Kabupaten Blitar. Aksi demonstrasi ini merambah tiga lokasi berbeda, yaitu Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Dewan Kabupaten Blitar, dan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar.
Aksi demo berlangsung tertib, diikuti oleh puluhan massa anggota GPI, yang diberikan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Blitar. Para peserta aksi pertama kali berkumpul di kantor Kankab Kanigoro untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Dalam aksinya, massa demonstran menuntut agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai dugaan kasus korupsi yang diduga terjadi di aset Pemkab Blitar. Beberapa dugaan korupsi tersebut mencakup masalah sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar sebesar Rp 294 juta per tahun dan pengelolaan PDAM, serta pengelolaan aset tanah bengkok di beberapa desa di seluruh Kabupaten Blitar.
Joko Prasetya SH, Ketua Umum GPI dalam orasinya menyampaikan bahwa terdapat banyak indikasi kuat adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan masyarakat Kabupaten Blitar.
“Di antaranya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar senilai Rp 294 juta per tahun. Rumah itu tidak ditempati oleh wakil bupati sampai saat ini, dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat terkait dengan proyek, serta penyewaan aset tanah di beberapa desa,” ungkap Joko.
Lebih lanjut Joko Prasetiyo mengatakan, kita melihat banyak sekali indikasi kuat adanya KKN yang merajalela di lingkup Pemkab Blitar.
