Dia menuturkan apabila pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan maka tidak ada lagi masyarakat yang ber KTP Banyuwangi mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
”Kabupaten Sampang yang paling miskin di Jatim saja sudah menerapkan program UHC masa Banyuwangi yang dikenal kabupaten yang terbaik di Indonesia tidak bisa. Masyarakatnya masih susah ngurusi kesehatan, ngurus keterangan tidak mampu di Dinas Sosial yang ribet,” tambah H Basyir.
Menurut politisi PPP asal Dapil 1 Banyuwangi itu dalam rapat badan anggaran (Banggar) dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 pihaknya sudah mengusulkan agar Universal Health Coverage (UHC) sampai pada APBD Induk tahun 2023 belum ada respon positif dari pihak eksekutif, terutama Bupati Banyuwangi terkait UHC.
“Padahal UHC sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selama Banyuwangi belum ada program UHC dan masyarakat masih susah berobat saya akan terus memperjuangkan bagaimana warga Banyuwangi mendapatkan layanan kesehatan yang adil, termasuk BPJS Kesehatan yang dibayar oleh Pemkab Banyuwangi,” tegas H Basyir di Ruang Fraksi PPP DPRD Banyuwangi
Ketua DPC PPP Kabupaten Banyuwangi berkali-kali menegaskan akan tetap berjuang dan goalnya maksimal pada tahun 2024 sudah harus betul-betul disiapkan karena saat ini kepesertaan BPJS sudah mencapai sekitar 65 persen. perkiraan 2023 ada kenaikan 10 – 20 persen atau mencapai 85 persen sudah semakin ringan beban Pemkab Banyuwangi untuk membantu membiayai kepesertaan warga dalam program BPJS.
“Sehingga setelah ada program UHC warga yang ber KTP Banyuwangi bisa berobat dimana saja dan tidak ada warga miskin yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan karena harus mengurus SPM dan masih mengalami kesulitan di Rumah Sakit karena ribet,” pungkas H Basyir./////
