Banyuwangi, seblang.com – “Selama pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi belum melaksanakan program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dan masyarakat masih susah berobat saya akan terus memperjuangkan bagaimana warga Banyuwangi mendapatkan layanan kesehatan yang adil, termasuk cover BPJS Kesehatan yang dibayar oleh Pemkab Banyuwangi.”
Ungkapan tersebut disampaikan oleh H Basir Qodim, Ketua F-PPP DPRD Kabupaten Banyuwangi kepada wartawan media ini di ruang kerjanya pada Kamis (08/12/2022).
Menurut H Basyir cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Dia menuturkan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan saat ini untuk sementara untuk warga yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru sekitar 65 persen baik yang mandiri dan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat baik melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program bantuan kesehatan yang lain.
Seharusnya masyarakat semua tercover dalam program BPJS Kesehatan, yang seperti di Kabupaten / kota yang lain ada program UHC. Keikut sertaan masyarakat dalam BPJS Kesehaan di Banyuwangi baik yang mandiri maupun yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat minimal 95 persen.
Apabila angkanya sudah mencapai 95 persen maka masyarakat yang ber KTP Banyuwangi tidak akan mengalami mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu apabila berobat di rumah sakit manapun gratis.
Untuk itu dalam upaya memberikan layanan kesehatan yang maksimal bagi warga masyarakat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kabupaten Banyuwangi mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melaksanakan program UHC.
