Banyuwangi, seblang.com – Pemkab Banyuwangi memperkuat layanan publik inklusif dengan melatih pegawai front office menguasai Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Langkah ini memastikan warga disabilitas, khususnya teman tuli, dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan tanpa hambatan komunikasi.
Sebanyak 40 pegawai dari Puskesmas, RSUD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, hingga kantor kecamatan mengikuti pelatihan yang digelar 22–26 September 2025. Pemkab menggandeng Komunitas Teman Tuli Banyuwangi serta pengajar dari SMA-LB Jawa Timur sebagai mentor.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan pelayanan publik di Banyuwangi tidak hanya dituntut cepat dan efisien, tetapi juga ramah dan humanis. “Semua warga berhak mendapatkan layanan setara. Dengan kemampuan bahasa isyarat, pegawai bisa menjangkau kelompok disabilitas tanpa ada hambatan komunikasi,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Ipuk menambahkan, program ini merupakan tindak lanjut Rembuk Disabilitas yang dihadiri puluhan penyandang disabilitas. Salah satu aspirasi yang muncul adalah perlunya petugas pemerintah memahami bahasa isyarat agar pelayanan publik benar-benar inklusif.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menuturkan pelatihan ini akan diperluas secara bertahap ke seluruh frontliner di instansi pemerintahan. “Praktik menjadi porsi terbesar dalam diklat ini, sehingga peserta bisa langsung mempraktikkan ilmunya bersama mentor,” kata Ilzam.
Sementara itu, Bibin Eka Widianto, perawat Puskesmas Kedungrejo Kecamatan Muncar, yang ikut pelatihan, menyebut program ini sangat membantu tugasnya. “Kami pernah menerima pasien tuli yang hendak melahirkan, saat itu komunikasi sulit dilakukan. Pelatihan ini menjadi bekal berharga untuk memberikan layanan yang lebih baik,” ujarnya.
