Inovasi ini, kata Ipuk, tak hanya berdampak positif bagi warga, namun juga pemerintah. Selain memudahkan warga dalam mengurus perubahan status administrasi kependudukannya pasca bercerai, inovasi ini juga meningkatkan pemutakhiran data kependudukan.
Sejak inovasi ini digulirkan, pembaharuan dokumen kependudukan pasca bercerai terus meningkat, yakni mencapai 89 persen (2021). Jumlah ini meningkat tajam dari yang 34 persen di tahun 2020.
“Kalau dulu warga segan mau mengurus karena tidak terintegrasi,. Tapi sekarang dokumen mereka otomatis berubah setelah statusnya ditetapkan,” kata Ipuk.
Tim juri pun mengapresiasi Inovasi Landung Pecari ini. Salah satunya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Agus Muttaqin.
“Bahkan saya mengetahui sendiri Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya telah menginstruksikan seluruh PA di Jatim untuk melakukan inovasi ini. Saya kira ini terinspirasi dari Banyuwangi,” kata Agus. (*)
