Peluncuran tersebut, menurut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, sebagai upaya mewujudkan peningkatan layanan publik dan penguatan data. “Kami berkomitmen untuk mewujudkan layanan pemerintah berbasis data yang realtime. Sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Digitalisasi Kelurahan sendiri merupakan pengembangan dari program Smart Kampung yang telah lama dikembangkan Banyuwangi. Dalam aplikasi Smart Kampung ini, masyarakat Banyuwangi dapat mengakses berbagai layanan publik.
Seperti halnya pengurusan administrasi kependudukan, izin usaha, izin profesi, hingga mendaftar ke puskesmas. Warga juga bisa mendapatkan info terkait pupuk bersubsidi, tagihan PUDAM, tagihan pajak PBB.
“Masyarakat akan lebih mudah untuk mengurus berbagai keperluannya. Dalam beberapa layanan bahkan tidak harus datang ke kantor,” imbuh Ipuk yang mengaku hal tersebut mengadaptasi layanan publik digital yang dikembangkan di Estonia.
Selain itu, lanjut Ipuk, berbagai data digital yang dikumpulkan dari berbagai kelurahan, puskesmas, sekolah dan instansi lainnya itu, menjadi data base yang terpusat. Dalam situation room dapat diketahui secara presisi perkembangan masyarakat.
