Malang, seblang.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan. Penegasan itu disampaikan saat kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Munawariyah Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (23/2/2026) petang.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan menegaskan bahwa skema penyaluran MBG selama puasa telah disesuaikan tanpa mengurangi kualitas dan tujuan program. “Jadi walaupun bulan puasa, MBG tetap berjalan seperti biasa. Hanya untuk siswa sekolah umum yang muslim pada siang hari diganti dengan makanan kering,” tegasnya.
Menurut Zulkifli Hasan, makanan kering yang diberikan terdiri dari kurma, roti, susu, dan telur sebagai sumber gizi seimbang. “Makanan kering itu ada kurma, ada roti, ada susu atau telur, campurannya ya, itu makan kering,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi siswa muslim yang menjalankan ibadah puasa di sekolah umum. Sementara itu, siswa non-muslim tetap menerima makanan seperti biasa. Begitu pula ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi penerima manfaat, tidak mengalami perubahan skema distribusi.
“Yang non-muslim tetap seperti biasa, ibu-ibu hamil tetap seperti biasa, balita tetap seperti biasa, ibu-ibu menyusui tetap seperti biasa,” katanya.
Khusus untuk pondok pesantren, jadwal distribusi makanan dimajukan atau digeser ke waktu yang menyesuaikan aktivitas santri.
“Bukan siang, tapi jam 6. Tadi pondok ini mintanya kering, karena kalau buka puasa di setiap pilihan pondok, kering diganti setelah makan malam setelah ada acara,” jelasnya.
Meski demikian, dari sisi Badan Gizi Nasional (BGN), makanan untuk pondok tetap dimasak dalam bentuk hidangan siap santap, hanya waktu penyajiannya yang digeser ke malam hari.
“Dari BGN, makan siang di pondok digeser menjadi malam. Jadi tetap dimasak dalam bentuk makanan,” imbuhnya.
Menanggapi pelaksanaan MBG di Ponpes Al Munawariyah, Zulkifli Hasan menyebut respons penerima manfaat sangat positif. Ia bahkan menguji langsung kepuasan para santri.
“Oh bagus sekali, tadi kan dengar sendiri, anak-anak gimana makannya kan dijawab sendiri. Sekarang teman-teman dengar tadi kan, semua senang, makanannya enak, bagus,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ditanya apakah program dihentikan, seluruh penerima manfaat menolak. “Saya bilang gimana kalau di-stop, semua nggak ada yang mau. Terus semua senang, happy dengan MBG,” tegasnya.
Menurutnya, asupan gizi memiliki dampak besar terhadap kualitas generasi mendatang.
“Saya kira memang asupan itu akan menentukan fisik anak-anak kita, kecerdasan anak-anak kita, dan pada akhirnya akan menentukan masa depan Indonesia,” tandasnya.
Terkait kunjungan yang beberapa kali dilakukan ke Kabupaten Malang, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memastikan program berjalan optimal.
“Saya ditugasi Bapak Presiden, dalam satu minggu tiga hari ke lapangan. Jadi bisa saja dua kali, tiga kali memastikan satu MBG berjalan dengan baik, dua penerima manfaatnya juga dengan baik, aman, gizi sesuai. SPPG-nya kita datangi, penerima manfaat sekolah-sekolah saya datangi, itu MBG,” paparnya.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Forkopimcam Bululawang, serta Ketua HKTI Kabupaten Malang H. Makhrus Sholeh.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan bahwa evaluasi teknis sepenuhnya menjadi kewenangan BGN, sementara pemerintah daerah berperan dalam mendukung koordinasi dan pemenuhan regulasi.
“Segala catatan oleh BGN sendirilah yang melakukan evaluasi. Kami tentu juga ikut memberikan koordinasi sebagai pemerintah daerah. Fungsi kami adalah mendukung BGN dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kami dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di setiap kabupaten/kota telah dibentuk kepala Satgas MBG untuk memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi syarat, termasuk penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ada kepala Satgas MBG di masing-masing kabupaten kota, contohnya SLHS. Bagaimana sebenarnya SPPG ini bisa memenuhi syarat untuk penerbitan SLHS. Nah, tapi juga ada catatan misalnya dari BGN, kalau yang ini sudah keluar SLHS tapi masih kurang karena lokasinya misalnya berdekatan dengan kegiatan peternakan,” jelas Emil.
Meski demikian, ia menilai pelaksanaan MBG hingga saat ini telah berjalan optimal dengan perbaikan berkelanjutan.
“Jawabannya, bagaimana pencapaian sampai hari ini, BGN menurut saya dijalankan seoptimal mungkin oleh BGN dengan perbaikan yang berkelanjutan oleh BGN juga,” pungkasnya.
