Pertimbangan mereka untuk mengajukan permohonan untuk hak milik atas tanah negara yang diberikan tersebut termasuk turun di tanah negara sejak tahun 1995, telah terbit SPPT PBB dan rajin memenuhi kewajiban membayar PBB, tidak punya tempat tinggal dan status tanah milik Pemerintah Desa Ketapang maupun instansi lainnya .
“Di wilayah itu sudah ada beberapa sertifikat tanah yang telah diterbitkan dan tanah itu kita cermati statusnya bukan tanah kas desa namun tanah negara yang layak untuk dimohon ,“ ucap Irianto.
Untuk Langkah selanjutnya, Komisi I akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi dan Lembaga terkait untuk membahas hak milik dari warga Dusun Krajan Desa Ketapang yang berasal dari tanah negara.////
