“Mengapa? karena tidak ada jaminan dia isolasi diri di rumah dengan tidak melakukan interaksi dengan orang lain. Maka lakukan evakuasi ke pusat karantina atau rujukan,” kata Kombes Pol Drs. Sungkono.
Pihaknya pun meminta kepada Satgas Covid-19 di Banyuwangi untuk mencontoh Mojokerto dalam penanganan Covid-19. Jika dari hasil tracing didapatkan hasil rapid reaktif, pasien tersebut tidak langsung di swab. Namun diminta untuk isolasi mandiri dengan memberikan minuman probiotik, dijemur, dan diberikan obat herbal linghua. Baru kemudian setelah 4 hari setelahnya dilakukan swab.
“Mohon Kadinkes, perhatikan 15 indikator yang ditetapkan oleh pusat dalam zona covid19. Apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan atau menurunkan. Sehingga Banyuwangi segera kembali pada zona Orange,” harapnya.
Masalah Operasi Yustisi, kata Sungkono, Banyuwangi masih lemah dan masih kalah dengan daerah lain seperti di Malang Kota.
“Tingkatkan intensitas kegiatan dan denda,”tegasnya.
Sungkono mencontohkan, seperti di Sidoarjo, pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan ditipiring dikenakan sanksi sampai dengan 5 juta, dan jika di Blitar ditutup sementara usahanya.
“Maka penegakkan Perda dilakukan oleh Satpol PP, dan termasuk Sabhara bisa melakukan penegakkan Perda dan Tipiring yang ancaman hukuman kurang 3 bulan,”ujarnya
Sungkono menambahkan, tipiring tidak harus dilakukan sidang di tempat. Sehingga perlu melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk melakukan Tipiring dengan menghadirkan pelanggar ke pengadilan untuk disidang.
“Jika hanya denda 25 ribu, itu setara hanya 12 batang rokok. Apalagi dihukum push up, dia malah tambah parah itu,” selorohnya.
“Maka apa yang dilakukan harus berdampak kepada masyarakat. Kita paksa masyarakat untuk membiasakan diri dengan protokol kesehatan,” pungkasnya.
Bhabinkamtibmas juga diminta peran aktif dan wajib mengetahui jumlah warga di Desa binananya yang positif covid19, ada berapa orang, dan dirawat dimana. (guh)
