Banyuwangi, seblang.com – Setelah melalui pembahasan bersama beberapa hari terakhir, DPRD bersama Pemkab Banyuwangi akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2024 pada Kamis (26/10/2023).
Rapat paripurna menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2024 dipimpin Wakil Ketua DPRD, M.Ali Mahrus diikuti anggota dewan lintas fraksi, hadir pula Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, wakil Bupati H Sugirah, Sekretaris Daerah Mujiono, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar), Yusieni saat membacakan laporan akhir pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2024 menyampaikan beberapa catatan penting untuk memmjadi atensi pemerintah daerah diantaranya pada bidang pertanian dan infrastruktur.
DPRD berharap pembangunan pertanian diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendampingan penyuluh pertanian, menjamin stabilitas distribusi pupuk, membangun informasi yang kuat melalui penguatan intervensi penyuluh pertanian terhadap masyarakat petani.
Dewan juga sepakat bahwa pembangunan infrastruktur jalan arah obyek wisata ke barat kota Banyuwangi menuju kebijakan dalam rangka menumbuhkan perekonomian, demikian juga terhadap program pengadaan palang pintu kereta dan sumber daya manusianya dalam rangka menekan angka kecelakaan kereta api agar dapat kita cukupi sesuai titik perlintasan, ucap Yusieni
Selanjutnya pada bidang kesehatan dan sosial, upaya menekankan angka kemiskinan sejatinya beririsan dengan upaya penanganan stunting, penyelesaian angka kemiskinan terbuka, maka upaya secara cross cutting / keroyokan sangat efektif dan efisien, merupakan keniscayaan, memerlukan komitmen bersama yang bersifat kolaboratif, adaptif dan inovatif, pada bagian lain harus bantuan kita memastikan tersedianya sumber data penerima sosial – dan kesehatan terupdate dengan baik, sehingga mengurangi risiko salah sasaran / obyek.
Sehingga perlu adanya kepastian ketahanan anggaran kegiatan pemutakhiran data yang meliputi sumber daya manusia serta infratsruktur pendukungnya, upaya penuntasan target menuju sistem layanan kesehatan Universal Healt Coverage (UHC) menuju 100 persen sebaiknya dapat dicapai pada tahun 2025, melalui dukungan anggaran yang cukup bisa konversi dari bea cukai rokok maupun melalui Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta.
Bidang pendidikan, DPRD berharap ada keberpihakan anggaran pemerintah darah terhadap penyelenggaraan pendidikan baik bagi siswa peserta didik maupun tenaga pendidiknya , jangan ada dekotomi di antara pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama maupun lembaga pendidikan yang bernaung di dinas pendidikan/ pemerintah daerah. Upaya peningkatan sertifikasi kelulusan pada SMK Pelayaran maupun lainnya untuk menuju lapangan kerja.
Dan yang terakhit sektor pendapatan daerah yang harus dibangun optimisme dalam peningkatan pendapatan daerah melalui inovasi dan kreatifitas, percepatan pembahasan dan pengundangan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah hendaknya menjadi semangat dan selaras dengan potensi obyek pajak dan retribusi yang tervalidasi dengan baik.
“Kita berharap ada kenaikan target pendapatan asli daerah yang signifikan stiap tahunnya sehingga pengurangan pengurangan ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat dapat dikurangi, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi agar terus diupayakan sebagaimana ketentuan,” ucap Yusieni
Dan beberapa potensi pajak yang hilang atau berkurang agar menjadi pemantik semangat untuk melakukan upaya lebih keras melakukan penyisiran pada sektor lainnya.
