Penjelasan Bupati Rio diperkuat oleh Kepala Bagian Umum Pemkab Situbondo, Ratna Koba, yang menyatakan bahwa kondisi kendaraan Forkopimda memang sudah tidak layak pakai dan penggantian diperlukan sebagai bagian dari penataan kelembagaan.
Nurul Fatta kemudian menyinggung rekam jejak Supriyono yang sebelumnya pernah secara terbuka membela Karna Suswandi saat tersandung kasus korupsi. Ia menilai ironis bagaimana Supriyono kini justru menjadi salah satu suara paling keras yang mengkritik pemerintahan yang sedang berjalan.
Selain isu mobil dinas, Supriyono juga menyoroti dugaan pencatutan nama 40 wartawan oleh individu berinisial HR terkait permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Supriyono bahkan menyebut adanya dugaan pidana dan mengacu pada sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menanggapi hal ini, Fatta menilai bahwa Supriyono tidak mendorong penyelesaian masalah secara institusional melalui organisasi pers. Sebaliknya, Supriyono justru tampil sebagai satu-satunya narator yang menggiring opini publik secara sepihak sebelum fakta-fakta terverifikasi secara hukum.
“Ini bukan kritik akademik, ini hanya soal mencari sesuatu yang hilang dengan dibalut kata-kata ilmiah,” ujarnya.
Fatta mengapresiasi langkah Bupati Rio yang memberikan klarifikasi langsung kepada wartawan sebagai wujud akuntabilitas publik. Ia menilai gaya kepemimpinan yang transparan seperti ini patut didukung, bukan malah digiring ke dalam pusaran tuduhan politis yang tidak berdasar.
“Kalau ini soal rakyat, maka mari bicara dengan data dan nurani. Tapi kalau ini soal siapa yang ngopi dengan siapa, maka rakyat tidak butuh drama politik murahan,” tegas Fatta.
Nurul Fatta menekankan bahwa pernyataannya bukanlah bentuk pembelaan personal terhadap Bupati Rio Wahyu Prayogo, melainkan sebagai koreksi terhadap opini publik yang dinilai sedang digiring tanpa dasar logika yang kuat.
“Ini soal etika berpikir dan integritas kritik. Kalau kritik dibuat hanya untuk menjatuhkan tanpa fondasi kebenaran, maka saya wajib bersuara. Tugas intelektual bukan cari panggung, tapi menjaga publik tetap waras, dan jika kritik hanya jadi alat balas dendam, publik patut curiga siapa yang sebenarnya sedang memainkan panggung,” pungkasnya.//////
