Situbondo, seblang.com – Kritik terhadap pengadaan enam unit mobil dinas Toyota Fortuner oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terus bergulir. Pengamat politik dari Jakarta, Nurul Fatta, memberikan tanggapan tajam terhadap kritik yang dilontarkan oleh Supriyono. Ia menilai, hal tersebut lebih sebagai manuver politik ketimbang analisis akademik yang objektif.
Sebelumnya, Supriyono menyampaikan di beberapa media online bahwa pengadaan mobil dinas tersebut tidak memiliki “sense of crisis”, terutama dalam konteks efisiensi anggaran yang tengah diterapkan di berbagai daerah.
Ia juga menyoroti peruntukan kendaraan bagi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kajari, Polres, Kodim, dan Pengadilan Negeri, dengan menyatakan, “Memang pembelian mobil itu tak salah, tapi secara moral ini kurang elok.”
Menanggapi pernyataan tersebut, Nurul Fatta menilai kritik Supriyono sebagai serangan politis yang dibalut dengan retorika moralitas. Ia bahkan menduga kritik tersebut sebagai manifestasi dari efek Dunning-Kruger, dimana seseorang merasa memiliki pemahaman mendalam terhadap isu publik namun gagal memahami konteks kebijakan yang lebih luas.
“Pernyataan Supriyono tidak mencerminkan nalar akademik, tapi lebih menyerupai manuver politik picik dari seorang intelektual yang kehilangan orbit,” tegas Fatta kepada wartawan pada Jumat,(11/4/2025).
Lebih lanjut, Fatta menduga bahwa kritik Supriyono lebih didasari oleh hilangnya akses terhadap kekuasaan di masa lalu daripada keprihatinan moral yang sesungguhnya.
“Ini bukan kritik, ini pengalihan. Supriyono mengangkat isu mobil dinas bukan karena keresahan moral, tapi karena kehilangan akses terhadap kekuasaan yang dulu pernah dia bela,” imbuhnya.
Konteks pengadaan mobil dinas ini juga dijelaskan oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembelian enam unit Toyota Fortuner tersebut merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Karna Suswandi, yang kini tengah menghadapi proses hukum dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan, Bupati Rio membatalkan rencana pengadaan mobil mewah Toyota Alphard yang sebelumnya dianggarkan untuk kendaraan dinas bupati, dan mengalihkan dana tersebut untuk membantu korban banjir.
