Kendati demikian, Mas’ud mengklaim, sejak awal berdiri akta YKWP PNI ini memakai notaris Anggia Ika. Oleh karena itu, ia menilai notaris yang dipakai dalam akta pihak Hartadi cacat hukum atau tidak sah.
“Kita dilantik tanggal 26 Februari 2022, mereka (Hartadi) merubah anggaran dasar tanggal 1 Maret 2022 rapatnya, kalau menurut dokumen yang ada. Notarisnya berbeda, Sejarah yayasan mulai awal memang ke Anggia. Menurut saya begitu (cacat hukum), tapi kita buktikan di pengadilan,” ungkapnya.
Sementara, ketua YKWP-PNI Edy Gandiriyanto menjelaskan,
kedua belah pihak pun telah dimediasi LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur. Hasil mediasi menyepakati adanya Plt rektor dari pihak netral yang memimpin kampus STIKes PPNI Mojokerto. tujuan utamanya, untuk menyelamatkan nasib para mahasiswa di kampus keperawatan tersebut.
Atas adanya polemik ini, Edy berharap proses belajar mengajar bagi mahasiswa tetap berlangsung kondisif ditengah sengketa proses hukum.
” Semuanya sepakat untuk memberikan wewenang ke LLDIKTI dan rektornya Plt dari LLDIKTI, sehingga tidak ada lagi keraguan di ijazah mahasiswa. Kita dari DPD mengantongi SK dari DPW PPN Jatim,” tukasnya.
Ditempat terpisah, Hartadi selaku Ketua DPD PPNI periode sebelumnya, sangat menghargai pendapat dari Mas’ud dengan lainnya. Namun, karena permasalahan itu sudah masuh ke ranah hukum. Dia lebih menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, harus taat pada hukum,” Mereka itu adalah teman teman saya juga, saya menghargai sikap dan pernyataan mereka. Tapi, karena ini semua sudah masuk pengadilan, saya lebih sangat menghormati proses jalannya persidangan. Saya harap, semua pihak harus mentaati hukum yang sedang berjalan,” ungkap Hartadi, Selasa (12/7/2022).////
