Banyuwangi, seblang.com – Anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan ASDP Ketapang untuk mengevaluasi persoalan kemacetan di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, Senin (6/4/2026). Rapat koordinasi tersebut dihadiri berbagai pihak, di antaranya ASDP Ketapang, KSOP, Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Gapasdap, Dinas Perhubungan, Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), serta instansi terkait lainnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti persoalan antrean panjang kendaraan di kedua pelabuhan. Ia menyebut, hasil pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan menyimpulkan bahwa akar persoalan bukan pada jumlah kapal, melainkan keterbatasan dermaga.
“Kapal sebenarnya berlebih, tetapi lintas ini kekurangan dermaga sehingga menjadi penyebab utama kemacetan,” ujarnya.
Menurut Bambang, solusi mendesak adalah penambahan dermaga, khususnya untuk menyeimbangkan fasilitas yang sudah dibangun di Bulusan, Ketapang, dengan Gilimanuk. Ia menyebut lahan di Gilimanuk telah tersedia dan siap dimanfaatkan, namun masih terkendala anggaran.
Bahkan, ia mengusulkan agar sebagian anggaran pembangunan kapal dapat dialihkan untuk pembangunan dermaga pasangan tersebut, dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp300 miliar. Selain itu, pemerintah juga diminta mempercepat pelebaran akses jalan dan jembatan di Banyuwangi guna mendukung kelancaran arus kendaraan.
Selain infrastruktur, Bambang juga menyoroti kendala sistem tiket elektronik Ferizy yang dinilai masih menyulitkan sebagian masyarakat, khususnya kalangan pengemudi yang belum terbiasa dengan teknologi. Ia mengusulkan agar tetap disediakan opsi pembelian tiket secara manual di lokasi tanpa menghilangkan sistem digital.
Targetnya, seluruh pembenahan ini dapat direalisasikan sebelum Lebaran tahun depan atau setidaknya siap menghadapi lonjakan angkutan Tahun Baru, demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata.
Sementara itu, Koordinator Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, berharap kehadiran DPR RI dapat mendorong percepatan realisasi solusi yang selama ini hanya sebatas wacana. Ia menegaskan bahwa penambahan dermaga merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
“Kalau tidak segera ditambah, kemacetan akan terus berulang. Rekayasa lalu lintas hanya menguras tenaga, biaya, dan pikiran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti efektivitas kantong parkir yang kerap tidak optimal akibat antrean yang tidak tertata, meski diakui sistem yang baik akan tetap bisa berjalan jika diterapkan secara konsisten.////////
