“Secepatnya diadakan evaluasi oleh Kades dan dibuatkan berita acara satu persatu. Kalau memang ada yang benar-benar dicoret maka alasanya harus jelas,” ujar Emy.
Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Kabupaten Banyuwangi Henik Setyorini mengungkapkan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang memberikan bantuan kepada masyarakat untuk sehingga bisa dilakukan cek ulang..
Menurut dia, pemerintah desa diminta untuk melakukan pengecekan kembali terkait data penerima bansos yang ada di wilayahnya. Tidak menutup kemungkinan waktu penginputan data sudah tidak ada kesesuaian.
“Karena saya lihat ada data tahun 2022 dan 2023, siapa tahu pada saat itu mereka mampu. Jadi ini kesempatan karena dalam setiap bulan ada verifikasi faktual (verfal) pada tanggal 14 sampai dengan 25 setiap bulan melalui musyawarah desa biar tidak ada like and dislike, mau menindak layakan atau mengusulkan ,” ujar Henik.
Selanjutnya dia mengungkapkan untuk program bansos tidak ada kuota yang ditetapkan tetapi biasanya kalau penidaklayakan pasti langsung disetujui.”Tetapi kalau usulan karena antriannya se Indonesia biasanya agak lama,” tambahnya.
