Banyuwangi, seblang.com – Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan evaluasi ulang terkait data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) yang ada di wilayah Banyuwangi agar benar-benar tepat sasaran.
Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, pihaknya menggelar acara dengar pendapat atau hearing terkait pencoretan 51 keluarga penerima manfaat yang terjadi di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Banyuwangi di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi pada Selasa (21/1/2025)
Dia menuturkan sebenarnya kasus perubahan data penerima bansos di Banyuwangi bukan hanya satu desa saja. PKH dan bantuan sosial lain yang di lapangan memang rawan dugaan terjadi penyalahgunaan.
“Akhirnya Dinas Sosial, Camat dan Kepala Desa sepakat bahwa ini dievaluasi lagi. Kalau memang dari 51 orang itu sebenarnya masih berhak ya dimasukan lagi. Karena memang tidak hanya satu desa ini yang mengadukan terkait PKH dan bantuan-bantuan ini yang memang rawan disalahgunakan,” ujar Emy Wahyuni.
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu menuturkan pihaknya menyadari kriteria kemiskinan yang ada dilapangan selalu berubah dan dinamis. Sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala.
