“Sudah kita jelaskan terkait utang itu, kan kami ini pengadaan obat punya jatuh tempo tiga bulan, jadi tidak mungkin tidak punya hutang dan kesemuanya sebesar Rp.16,3 Miliar. Tapi kami punya stok obat senilai Rp. 9 miliar kemudian potensi pendapatan jadi artinya itu kami ada BPJS ada pending yang belum dibayar kemudian ada obat kronis, kemudian ada pending sehati juga sekitar Rp 19 miliar lebih jadi tidak ada masalah kenapa harus dipending karena ada berkas yang harus diverifikasi jadi tidak langsung dibayar,” pungkasnya.
Utang RSAR Situbondo sebesar Rp16,3 miliar merupakan masalah serius yang perlu segera diselesaikan. Dengan adanya klarifikasi dari pihak RSAR dan DPRD, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSAR.
Sebelumnya diberitakan di media ini jika mantan anggota DPRD Situbondo, Tolak Atin, kembali menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi keuangan RSAR Situbondo yang diduga terlilit utang sebesar Rp17 miliar. Ia meminta DPRD untuk segera melakukan investigasi dan memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Tolak Atin dari manajemen RSAR, utang tersebut terutama disebabkan oleh tunggakan pembayaran kepada pihak farmasi dan penyedia alat kesehatan. Kondisi ini, menurutnya, mengancam ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Tolak Atin juga mempertanyakan apakah defisit anggaran sehati yang mencapai hampir Rp6 miliar per bulan September lalu turut berkontribusi pada membengkaknya utang RSUD.
Ia juga menyoroti keluhan karyawan terkait kurangnya transparansi pendapatan jaspel yang dapat berdampak pada motivasi kerja tenaga kesehatan.
“DPRD Kabupaten Situbondo diharapkan dapat segera bertindak untuk mencari solusi atas permasalahan ini dan memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ucapnya.//////
