Surabaya, seblang.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, menekankan pentingnya pembangunan berbasis alam atau nature-based development dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur Tahun 2027.
Menurutnya, pendekatan tersebut relevan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana di Jatim. Pesan ini ia sampaikan dalam kegiatan kick off penyusunan RKPD 2027 di Hotel Harris Malang, Rabu (10/12/2025).
“Pembangunan Jawa Timur ke depan perlu berbasis alam, di mana alam tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga mitra pembangunan,” ujar Deni.
Ia menjelaskan, data kebencanaan menunjukkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan masih mendominasi setiap tahun. Karena itu, pendekatan berbasis alam menjadi penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga dan sumber daya alam terpelihara keberlanjutannya.
“Kita harus memastikan ekosistem tetap terjaga, risiko bencana berkurang, dan sumber daya alam menjadi warisan yang aman bagi anak cucu kita,” tambah politisi muda PDIP tersebut.
Deni juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi sejak awal. Menurutnya, kick off RKPD merupakan momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan jangka menengah daerah.
“Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri Bappenas melalui sambungan Zoom serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Kehadiran Bappenas dan seluruh Bappeda se-Jawa Timur menunjukkan pentingnya sinkronisasi perencanaan dari pusat hingga daerah,” ujar Deni.
Ia menyampaikan bahwa fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jatim 2025–2029. Prioritas tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial menjadi prioritas yang harus dijaga,” katanya.
Deni menegaskan, RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis. Proses penyusunannya harus benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat di 38 kabupaten/kota.
“Program dan kegiatan harus menyerap usulan masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi, termasuk Musrenbang sebagai jalur formal dan sah,” jelasnya.
Ia juga mendorong penajaman isu strategis pembangunan tahun 2027, mulai dari transformasi struktur ekonomi, ketimpangan wilayah dan konektivitas, ketahanan pangan, stabilitas fiskal, kualitas SDM, hingga mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana.
“Isu-isu strategis ini perlu dirumuskan lebih tajam agar belanja pembangunan benar-benar berdampak dan tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui Kick Off RKPD 2027, DPRD Jatim mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja bersama lintas sektor. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci agar RKPD 2027 responsif terhadap tantangan, berpihak pada masyarakat, dan relevan dengan dinamika zaman.
“RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkasnya. (*/ady)
