Jakarta, seblang.com – Peringatan Hari Kejaksaan Nasional atau yang lebih dikenal sebagai Hari Bhakti Adhyaksa, mengingatkan kembali peran jaksa dalam menjaga demokrasi. Salah satu prasyarat tegaknya demokrasi, bila bangsa Indonesia memiliki instrumen penegakan hukum yang kuat, salah satunya Kejaksaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, di kantor DPP Jl. Tentara Pelajar No. 28 Patal Senayan 12210 Jakarta Selatan, pada Selasa (22/7/2025).
“Korupsi dan politik uang mengakibatkan popularitas demokrasi yang menurun. Apalagi terbukti, kesejahteraan rakyat di beberapa negara-negara demokratis menurun. Sementara, Rusia dan China yang tidak demokratis mampu terus meningkatkan kesejahteraan warganya. Ini menjadi tantangan untuk menjawab prospek demokrasi,” tegas KH Chriswanto.
Dia menuturkan prasyarat tegaknya demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, adalah tegaknya supremasi hukum, “Kejaksaan berdiri pada posisi strategis tersebut,” imbuhnya.
DPP LDII, lanjut KH Chriswanto, mengapresiasi Kejaksaan Agung yang sejak 2024 mengungkap berbagai kasus besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
“Dahulu pengungkapan kasus korupsi hanya miliaran, lalu ratusan miliar. Kini Kejaksaan Agung mampu mengungkap kasus korupsi ratusan triliun. Artinya kerja keras Korps Adhyaksa, mampu menyelamatkan uang negara yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” papar KH Chriswanto.
Dengan penyelamatan uang negara tersebut, anggaran pembangunan yang terselamatkan dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, “Artinya Kejaksaan Agung berperan penting dalam menjaga demokrasi sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur hukum,” tambah Tokoh asal Surabaya tersebut.
Senada dengan KH Chriswanto Santoso, Ketua DPP LDII yang membidangi Hukum dan HAM, Ibnu Anwaruddin mengapresiasi pencapaian kinerja Kejaksaan, “Pencapaian tersebut dapat dilihat dari kepercayaan publik yang tinggi,” papar Ibnu.
