Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah sesampainya jamaah haji di Madinah maupun Mekkah. Jamah haji yang kehilangan koper, berebut kamar, dan ketua rombongan yang tiba-tiba sudah khusuk beribadah meninggalkan jamaahnya dalam keadaan kacau balau, selalu menjadi kritikan kepada penyelenggara haji. “Ingat ini zaman media sosial, masyarakat lebih suka curhat dan mengadukan suatu masalah di media ketimbang kepada petugas haji secara langsung,” tutur KH Chriswanto.
Oleh karena itu, dia menyambut baik pembangunan kampung haji yang digagas Presiden Prabowo. Menurutnya, DPP LDII melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terus melaksanakan perbaikan-perbaikan layanan, “Para pengurus KBIHU yang berada di bawah naungan LDII, kami dorong untuk terus meningkatkan pelayanan dan meminimalkan perasaan terabaikan dari jamaah haji,” tegasnya.
KH Chriswanto berpendapat dengan rencana Presiden Prabowo untuk membangun perkampungan haji, akan mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan haji, “Semuanya akan terkontrol dan diharapkan dapat memusatkan kegiatan jamaah Indonesia di satu lokasi, sehingga memudahkan koordinasi dan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji dan umrah,” ujarnya dengan optimistik.
Lebih lanjut dia menegaskan dengan jumlah jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari 2 juta- 2,2 juta orang per tahun, pemerintah harus hadir untuk untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Apalagi jamaah haji dan umrah, umumnya adalah masyarakat yang sudah lanjut usia, sehingga benar-benar harus diurus dengan baik dengan perhatian khusus,” ungkapnya.
Tidak sedikit jamaah haji dan umrah telah menabung cukup lama, dan juga menunggu cukup lama. Untuk itu, menurut KH Chriswanto Santoso mendukung pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik.
Terkait, urusan haji dan umrah akan diserahkan kepada lembaga khusus dalam bentuk kementerian ataupun lembaga baru, KH Chriswanto menyatakan dukungannya, “Asalkan pendirian kementerian atau lembaga baru tersebut dipandang pemerintah efektif, efisien, transparan dan mampu menjawab kepuasan jamah haji dan umrah,” tegasnya.
Dia mengungkapkan DPP LDII mendukung sepenuhnya mengenai ide Presiden Prabowo, agar biaya haji Indonesia lebih murah dibanding negara lain. Bagi DPP LDII, menurunkan biaya haji sangat memungkinkan, dengan cara efektifitas akuntabel dan transparansi, “Terutama, mampu transparan dan secara kreatif mengelola dana haji dari masyarakat. Pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat,” pungkasnya.///////
