Lutfil Hakim juga menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keberhasilan Pesta Demokrasi tahun 2024 dan menciptakan kepemimpinan nasional yang berkualitas. Fungsi utama pers dalam musim politik adalah sebagai pengawas (watchdog) untuk memastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan benar dan transparan.
“Pers harus menjalankan fungsi pengawasan melalui berita, opini, dan laporan mendalam terkait proses pemilu, termasuk kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik. Selain itu, pers juga harus memberikan edukasi cerdas kepada publik. Pers bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, adil, jujur, dan bebas dari kecurangan,” tambahnya.
Lutfil Hakim juga mengingatkan agar pers nasional memisahkan konten berita dari konten promosi politik dengan cara yang profesional dan proporsional. Hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang pemilu harus selalu diutamakan, dan pers tidak boleh terpengaruh oleh iklan politik yang mungkin mengarah pada ketidaknetralan.
“Penting untuk menjaga ‘Pagar Api’ (fire-wall) antara konten berita dan promosi politik. Pers harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika jurnalistik dan peraturan hukum yang berlaku,” pungkas Lutfil Hakim.
