Kelima rekomendasi pansus tersebut adalah; Membayar gaji karyawan, Mengembalikan kondisi kapal SriTanjung seperti semula, kapal dijual dan membeli kapal yang baru sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan merubah perusahaan swasta ke Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) serta melakukan rekrutmen tenaga kerja baru, imbuh Yahya.
“Dari rekomendasi diatas kami mencoba membahas paling utama yaitu poin pertama bayar gaji karyawan PT PBS Banyuwangi yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkract van gewijsde) tentang pembayaran hak-hak normatif ( gaji dan pesangon) karyawan tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasannya,” jelas Yahya.
Padahal lanjut dia, sebagaimana kita ketahui bersama sudah ada keputusan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/pdt.sus-PHI/2018/PN- SBY Jo No. 1066k/pdt.sus-PHI/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkract van gewijsde) tentang pembayaran hak-hak normatif ( gaji dan pesangon) karyawan tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasannya..
“Dari kacamata Netizen, Upaya mereka ( karyawan) memperjuangkan hak-haknya selama ini menjadi tolak ukur perhatian pihak Pemkab Banyuwangi selalu pemilik saham 87.5% PT PBS kepada nasib warganya,” imbuh dia.
Netizen melihat bagaimana sebuah proses penyelesaian masalah bisa begitu panjang.
Pada saat H Sugirah Wakil Bupati Banyuwangi yang membacakan jawaban Bupati Banyuwangi dalam memberikan jawaban terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, menyampaikan” Saat ini, proses yang sedang berjalan, yaitu finalisasi laporan keuangan oleh komisaris dan direksi PT PBS sebagai bahan penyelenggaran RUPS atau RUPSLB.Lagi-lagi Netizen dihadapkan dengan keputusan yang lumayan panjang kusutnya,” pungkas pria asal Lateng itu.////
