Banyuwangi, seblang.com – Momen puncak arus balik Lebaran 2026 telah berakhir. Namun, kemacetan parah yang melumpuhkan arus lalu lintas Banyuwangi–Situbondo, terutama jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, masih belum terurai dengan baik. Kondisi ini memicu reaksi keras dari DPRD Banyuwangi.
Menurut Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, situasi tersebut menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola manajemen logistik nasional serta menyiapkan infrastruktur penyeberangan yang memadai.
Kemacetan hingga belasan kilometer ini tidak hanya menghambat transportasi, tetapi juga mulai berdampak pada sektor pangan dan perekonomian masyarakat di Jawa, Bali, hingga NTB.
“Keterlambatan distribusi logistik nasional membuat masyarakat Banyuwangi, khususnya di kawasan Ketapang dan sekitarnya, kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini tentu menghambat pembangunan dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Sebagai legislator, Made Cahyana mengingatkan bahwa kemacetan seperti ini kerap terjadi dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan serta stabilitas ekonomi.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan, kerugian material dan immaterial yang dialami masyarakat sangat besar.
“Ini bukan sekadar masalah lalu lintas transportasi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat,” tegasnya, Jumat (3/4/2026).
Ia memaparkan, dampak di lapangan sangat luas. Komoditas hortikultura seperti sayur dan buah dari Jawa Timur yang dikirim ke Bali maupun NTB berisiko membusuk di atas truk akibat antrean panjang.
Selain itu, hewan ternak yang diangkut dalam kendaraan juga berpotensi mati karena terlalu lama menunggu. Konsumsi BBM kendaraan pun meningkat, baik untuk truk, bus, maupun kendaraan pribadi.
Kemacetan ini juga membatasi mobilitas masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.
“Bukan hanya komoditas yang rusak, para sopir juga berisiko mengalami stres dan sakit akibat kelelahan,” tambahnya.
Kondisi tersebut turut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan berpotensi menyebabkan inflasi daerah yang merugikan masyarakat luas.
Menurut Made, solusi jangka panjang terletak pada pembangunan infrastruktur, khususnya penambahan jumlah dermaga di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Ia menilai penambahan kapal saja tidak akan efektif tanpa diimbangi ketersediaan dermaga yang memadai.
“Kapal sudah banyak, tetapi tempat sandarnya kurang. Sistem tiba–bongkar–berangkat dan penambahan kapal besar hanya bersifat sementara, belum menyentuh akar persoalan,” jelasnya.
Berdasarkan data di lapangan, masih banyak kapal yang menganggur karena tidak dapat beroperasi, sementara kapal lain harus mengantre lama untuk sandar.
Ia menegaskan bahwa titik persoalan (bottleneck) terletak pada minimnya jumlah dermaga, bukan jumlah kapal.
“Pemerintah harus lebih serius. Ditambah berapa pun kapal, tanpa dermaga yang cukup, kemacetan akan terus terjadi dan menjadi masalah tahunan,” tegasnya.
Selain itu, antrean kapal di laut juga meningkatkan risiko kecelakaan di Selat Bali. Pemerintah diminta segera mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai.
Ia juga mengingatkan, pembangunan jalan tol ke depan justru berpotensi memperparah kemacetan jika tidak diimbangi kesiapan pelabuhan.
“Jangan hanya sibuk dengan retorika. Di lapangan, rakyat bisa terjebak hingga 12 jam bahkan lebih untuk menyeberang,” ujarnya.
Masyarakat pun mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa dan menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar peninjauan.
Made berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan dermaga baru guna mengimbangi lonjakan volume kendaraan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Jalur Ketapang–Gilimanuk adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat akan lumpuh. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata,” pungkasnya./////////
