“Kaum muda tentunya memiliki keinginan tumbuh dan berkembang tumbuh melalui fasilitas dan layanan pemerintah. sehingga diperlukan kedekatan khusus untuk berkeluh kesah. Bukan hanya dalam kesejahteraan saja kami diwakili tetapi juga mampu mewakili kaum milenial dalam memenuhi kebutuhan era saat ini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek ),” pungkas Hasan.
Sementara Heru Wahono Santoso, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Tmur, mengungkapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa merupakan pegangan pembangunan dan penataan kehidupan politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia menuturkan embangunan dan penataan kehidupan politik tersebut diarahkan terhadap pengembangan etika dan moral budaya politik, sehingga akan tercipta suasana harmonis antar pelaku dan keuatab sosial politik serta kelompok kepentingan lainya untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara.
Pejabat yang mengawali kariernya di Banyuwangi itu menambahkan partisipasi warga memiliki peran yang siginifinkan terhadap sistem politik suatu negara. Setiap warga dalam kehidupan selalu bersinggungan dengan berbagai aspek politik , ekonomi, bisnis, kesehatan, hubungan internasional dan hubungan sosial masyaraat.
“Akan tetapi masih sedikit masyarakat Indonesia yang benar-benar memiliki budaya politik aktif, sebagian malah terkesan tidak peduli terhadao politik di Indonesia. Untuk itu agar tercipta budaya politik yang aktif maka harus didukung oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri,” jelas Heru.////
