Karena alasan itu menurut Budi, pihak desa bersedia hadir dan ikut rapat membahas relokasinya, karena juga menyangkut warga Desa Tamanagung, khususnya warga yang memiliki tempat penitipan motor siswa.
Namun saat ditanya terkait adanya dugaan pungutan parkir oleh pihak sekolah, dengan nada keras Budi, tidak membenarkan. Bahkan dalam rapat, menurutnya pihak tiga pilar desa telah mewanti – wanti pihak sekolah setelah direlokasi nantinya jangan sampai ada pungutan parkir kepada pelajar.
“Kita malah tidak tahu adanya pungutan itu. Kita hanya diundang untuk membahas relokasinya saja. Justru saat rapat sudah saya ingatkan jangan sampai narik parkir,” jelas Budi, ke sejumlah media, Senin (06/05/2024).
Sementara itu Haridi, SH Ketua Komite SMPN 2 Cluring saat dikonfirmasi di kediamannya mengatakan,setelah pihaknya ikut diundang dalam rapat pembahasan relokasi tersebut pihaknya tidak dilibatkan dalam pengelolaan parkir. Karena, setelah direlokasi pengelolaan parkirnya dikelola langsung oleh pihak sekolah.
“Iya, setelah saya tanya ke pihak sekolah, pengeloaannya dikelola sendiri oleh pihak sekolah. Jadi saya hanya ikut dalam pembahasan relokasinya saja,” terangnya, Senin (21/05/2024).
Bahkan semenjak itu lanjut Haridi SH, pihaknya memutuskan untuk mengundurkan diri jadi Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Cluring.
“Iya, karena itu saya mengundurkan diri jadi komite sekolah,” pungkas Haridi, SH,.
Pungutan itupun juga dikeluhkan sejumlah walimurid, salah satunya mengatakan parkir motor di SMPN 2 Cluring, setelah direlokasi bayar Rp. 2000 perharinya.
“Parkirnya pindah di dalam sekolah. Anak saya tiap hari bayar parkir,” ungkap walimurid, yang enggan disebut namanya tersebut, Selasa (21/05/2024). **
