“Kami berharap dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang, pihak penyelenggara dapat memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada penyandang disabilitas dan ODGJ saat di TPS. Harapan saya seperti itu kepada KPU maupun Bawaslu,” ungkapnya.
“Karena terkadang untuk mengajak mereka saja agak sulit, misalnya para klien ODGJ. Jadi kalau mereka masih menunggu agak lama, dikhawatirkan mereka gelisah. Khusus untuk disabilitas jiwa, nantinya semoga ada skala prioritas juga,” pungkasnya.
Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Jember, Wiwin Riza Kurnia mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinsos setempat, terkait hak pilih disabilitas dan ODGJ.
“Untuk hak pilih disabilitas, yang merupakan kelompok rentan. Harapannya nanti penyandang disabilitas termasuk ODGJ dinyatakan sembuh, contohnya yang ada di Liposos. Kami melakukan patroli hak pilih, ada 40 ODGJ, dan 4 orang dinyatakan sembuh,” ucap Wiwin.
“Nah bagaimana hak pilihnya? Apakah sudah terdaftar nantinya atau belum? Bagaimana perlakuannya ketika tidak punya rumah. Meskipun KTP, NIK, maupun domisili sudah ada, tapikan mereka tidak punya siapa-siapa dan keluarga. Nah untuk ini, kita akan melakukan proses pengawasan,” sambungnya menjelaskan.
Lanjut Wiwin, termasuk 860 orang disabilitas di Kabupaten Jember, datanya sudah didapatkan dari Dinsos setempat.
“Datanya sudah kita dapat dan breakdown lagi, termasuk juga kita sosialisasikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Yakni dengan mengundang organisasi disabilitas, supaya mereka aware menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya.
“Karena kebanyakan disabilitas atau dari keluarganya malu untuk kemudian tidak menggunakan hak pilihnya. Termasuk juga kurangnya sosialisasi untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa TPS sudah diatur untuk ramah disabilitas, mulai dari tinggi kotak suara, ada alat bantu untuk tunanetra dan lain sebagainya,” pungkas Wiwin.//////
