Banyuwangi, seblang.com – Kesiapan layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk menghadapi lonjakan arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Selasa malam (16/12/2025), dengan penekanan utama pada penerapan standar keselamatan tanpa toleransi.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo, KSOP, BPTD, operator penyeberangan, pengusaha kapal, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Menhub Dudy menyampaikan, pergerakan masyarakat selama periode Nataru diprediksi meningkat signifikan sehingga seluruh unsur harus memastikan layanan penyeberangan berjalan aman, nyaman, dan terkendali.
“Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona beberapa bulan lalu. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat penting bahwa pengawasan keselamatan tidak boleh diberikan toleransi.
Menhub menegaskan, seluruh aspek operasional harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mulai dari kelaikan kapal, kesiapan awak kapal, hingga mitigasi potensi cuaca ekstrem, mengingat Desember–Januari merupakan puncak musim penghujan.
“Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama. Yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrim dan kondisi darurat lainnya,” tegasnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, Pemkab Banyuwangi siap mendukung kelancaran arus Nataru sebagai daerah penyangga utama penyeberangan Jawa–Bali dan NTB.
“Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” kata Ipuk.
