Banyuwangi, seblang.com – Rapat dengar pendapat antara DPRD Banyuwangi dan masyarakat Pesanggaran yang tergabung dalam Aliansi Setia Nawakarsa Indonesia (ASNI) berlangsung panas. Warga mengaku tidak puas dengan jawaban perwakilan PT Bumi Suksesindo (BSI) yang dinilai tidak mampu memberikan penjelasan konkret terkait berbagai persoalan tambang emas di wilayah mereka.
Hearing yang digelar di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi, Rabu (12/11/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, didampingi Ketua Komisi IV Patemo dan anggota Suwito. Turut hadir Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra, Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Yanuarto Bramuda, serta Kepala Bakesbangpol Banyuwangi Agus Mulyono.
Dalam forum tersebut, perwakilan warga Fajar Wibowo menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), keberlanjutan izin tambang emas Tumpang Pitu, hingga manfaat tambang bagi generasi mendatang.
“Kalau statusnya pinjam pakai, hutan yang rusak apakah bisa dikembalikan fungsinya seperti semula? Lalu, sampai kapan izin tambang ini berjalan, dan apa yang bisa didapat anak cucu kami dari keberadaannya?” tanya Fajar di hadapan para pejabat dan anggota dewan.
Warga juga menyoroti persoalan pemasangan patok Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi kawasan permukiman. Mereka mempertanyakan dasar penentuan jalur proyek dan legalitas izinnya.
Namun, alih-alih mendapat jawaban jelas, dua perwakilan PT BSI yang hadir, yakni Darmawan dan Fikri, justru tidak mampu memberikan penjelasan menyeluruh. Keduanya hadir tanpa membawa data pendukung terkait izin, CSR, maupun progres pembangunan yang dipertanyakan warga.
Sikap tersebut langsung disayangkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo. Ia menilai PT BSI tidak menunjukkan itikad baik dan terkesan tidak siap menghadapi forum resmi.
“Kalau datang ke hearing, tolong perwakilannya yang kompeten dan paham masalah. Jangan datang tanpa data, karena masyarakat menunggu jawaban yang jelas, bukan sekadar penjelasan mengambang,” tegas Patemo.
Nada serupa juga disampaikan Suwito, anggota Komisi IV sekaligus Ketua Fraksi Gerindra. Ia menyoroti belum adanya kejelasan terkait pembangunan rumah sakit di Banyuwangi Selatan yang sebelumnya dijanjikan PT BSI.
“Sudah satu tahun sejak penandatanganan, tapi sampai sekarang progresnya tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti tidak transparannya penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Suwito menegaskan, DPRD sudah berulang kali meminta laporan, namun hasilnya nihil.
“Kami ingin tahu, CSR itu disalurkan ke mana, untuk apa, dan berapa besarannya. Kalau memang ada proyek yang bersumber dari CSR, tolong diberi tanda agar masyarakat tahu itu bantuan dari BSI. Jangan sampai diklaim sebagai proyek pemerintah,” tegasnya.//////////
