Pertemuan tersebut turut diikuti Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, serta Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi. Menurut Ni’mah, audiensi itu menghasilkan kesepakatan bersama mengenai perlunya dukungan anggaran bagi madrasah.
Ia berharap alokasi Bosda Madrasah dapat segera dipenuhi sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah, meski nominalnya mungkin tidak sepenuhnya sama dengan usulan para guru.
“Harapan saya, program Bosda untuk madrasah masuk dalam perencanaan anggaran 2026 agar para guru tidak kembali turun ke jalan, sehingga iklim investasi dan perekonomian Banyuwangi tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Ni’mah menambahkan, Bosda dari APBD Banyuwangi diharapkan mampu membantu biaya operasional lembaga pendidikan madrasah, meningkatkan akses dan mutu pembelajaran, serta mendorong pencapaian Standar Pendidikan Nasional. “Ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan program wajib belajar secara efektif,” katanya.//////
