Selain itu, Darmawan Agung Nugroho menjabat Kepala Bagian Organisasi Setda. Setyo Puguh Widodo dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB. Dra. Eny Maria Ulfa dipercaya sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD. Ir. Bayu Hadiyanto menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Firman Hidayat dilantik sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.
Pejabat lainnya yang dilantik antara lain Ali Imron sebagai Sekretaris Kecamatan Glegah, Nawari sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP, Abdul Karim sebagai Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Yuli Adhantini sebagai Kasubbid Inventarisasi dan Pemanfaatan BPKAD, Armi Astuti sebagai Sekretaris Kecamatan Licin, Suryatik sebagai Sekretaris Kecamatan Bangorejo, Anas Sugiarto sebagai Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol, Khoiri sebagai Sekretaris Kecamatan Songgon, Nur Soetjiati sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda, serta Nur Iazha Novatilala sebagai Kasubbid Penagihan Pajak Daerah Lainnya Bapenda.
Selanjutnya, Tanto Sujono dilantik sebagai Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, David Purwo Wahyudi Widodo sebagai Sekretaris Kecamatan Siliragung, Najamudin Arif sebagai Sekretaris Kecamatan Kalibaru, Roby Kurniawan sebagai Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Ilham Wahyudi sebagai Kasubbag Penyusunan Program DPUPR, Djadmiko Tri Wurjanto sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, serta Sadhu Bagas Suratno sebagai Kasubbag Penyusunan Program Bappeda.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk mengatakan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam organisasi pemerintahan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus penyesuaian kebutuhan organisasi.
Ipuk menegaskan, seluruh penempatan pejabat dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan objektif. Ia memastikan proses rotasi berlangsung tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk praktik uang sogokan dalam penentuan jabatan.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi kinerja aparatur, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Anggaran daerah kita berkurang cukup besar. Dana fiskal dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp665 miliar. Dalam situasi ini, saya meminta seluruh pejabat tetap adaptif dan kreatif, serta memastikan program prioritas dan pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya.
