Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi
Lebih lanjut Pratikno menyampaikan bahwa risiko bencana hidrometeorologi diperkirakan cukup tinggi pada Desember, Januari, dan Februari.
Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah rawan yang berpotensi mengalami curah hujan ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, dan tanah longsor.
“Kita harus bergerak bersama, respons cepat dan kesiapsiagaan penuh adalah hal yang utama,” katanya.
Dalam acara tersebut, Menko PMK turut menyerahkan bantuan simbolis kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga atau tanggap darurat.
Penyerahan ini bertujuan untuk mempercepat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di lapangan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania, serta jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Pelaksana BPBD se-Jawa Timur.(*/ANO)
