Adapun langkah- langkah kongkrit dalam membangun birokrasi yang bersih dari praktik korupsi antara lain; pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
Kemudian, memperkuat sistem e-procurement untuk mencegah praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Memastikan proses tender dan pengadaan dilakukan secara terbuka, adil, dan transparan.
Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjaga integritas para pegawai birokrasi. Merumuskan kode etik dan melakukan pembinaan agar para pegawai negeri sipil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran dan anti korupsi.
“Melibatkan aktivis anti korupsi, LSM, dan masyarakat secara aktif dalam pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan publik serta menjalin sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat,”tambah Edy.
Langkah yang lain adalah menggalang kesadaran masyarakat melalui sosialisasi anti korupsi dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan praktek korupsi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.
Edy menuturkan pihaknya percaya, dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi korupsi, Kabupaten Banyuwangi akan menjadi contoh yang baik dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Dengan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia menjadi momentum dan membangun tekad yang kuat bahwa Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang bersih dan bersahabat bagi investor, masyarakat, dan generasi penerus.
“Terakhir, kami berharap Ibu Bupati dapat menjadi teladan dalam berprilaku integritas dan memberikan komitmen yang nyata terhadap perjuangan melawan korupsi. Mari bersama-sama kita wujudkan Kabupaten Banyuwangi yang damai, sejahtera, dan bebas dari korupsi,”pungkas Edy Gempur.//////
