Banyuwangi, seblang.com – Rendahnya keberpihakan anggaran pertanian di Banyuwangi yang merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) tertinggi terbukti di tahun 2023 eksekutif mengalokasikan anggaran Rp 100 Miliar lebih. Namun sekarang alokasi anggaran yang disiapkan malah hanya Rp 39 Miliar, ini salah ketik atau bagaimana?
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah kepada wartawan media ini pada Selasa (11/10/2023)
Menurut Hj. Ni’mah apabila angka tersebut benar maka Komisi II DPRD kabupaten Banyuwangi meminta agar besarnya ditingkatkan minimal sama dengan tahun kemarin.
”Jangan sampai para petani mogok gara-gara tidak mendapatkan perhatian pemerintah pada saat sulitnya mendapatkan pupuk dan mahalnya biaya tenaga kerja,” jelas Hj. Ni’mah.
Apalagi, imbuh dia, dengan adanya anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya kekeringan panjang yang berpotensi mengakibatkan petani gagal panen sampai saat ini . Maka dewan meminta eksekutif membangun sumur-sumur bor sesuai ratio kebutuhan air petani untuk menghidupi pertaniannya sehingga Banyuwangi sebagai pusat lumbung padi Jawa Timur (Jatim) tetap bisa dipertahankan.
Selanjutnya Sekretaris Komisi II H Ali Mustofa menambahkan swa sembada pangan menjadi soko guru perekonomian dan Banyuwangi menjadi salahsatu kabupaten penyumbang maka sektor pertanian harus inovatif dan memaksimalkan program-program yang dinilai bermanfaat untuk petani.
