Sementara Koordinator Divisi Teknis KPU Banyuwangi, Ari Mustofa mengatakan, KPU sebelumnya telah melakukan uji publik terhadap rancangan penataan daerah pemilihan dapil pada Pemilu 2024. Setidaknya ada tiga rancangan pembagian dapil yang disusun.
Tiga skenario itu membagi 25 kecamatan di Banyuwangi menjadi beberapa dapil yang berbeda-beda. Pada rancangan pertama, jumlah dapil ditetapkan sama dengan pemilu sebelumnya, yakni 5 dapil. Yang kedua, rancangan jumlah dapil menjadi 6 dapil. Selanjutnya rancangan ketiga disusun dengan jumlah dapil menjadi 8.
“KPU kabupaten hanya membuat usulan. Usulan itu kami menerima masukan dari teman-teman partai politik, warga dan organisasi sebagaimana di uji publik kemarin. Sehingga muncullah tiga rancangan tersebut,” jelas Ari.
Komisioner KPU asal Kecamatan Genteng itu menambahkan, tiga rancangan penataan dapil yang diusulkan tersebut telah diteruskan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tanggal pengumuman penetapan dapil akan dilakukan serentak pada 9 Februari 2023 mendatang.
Menanggapi keinginan FKPOM, lanjut dia KPU Banyuwangi akan tetap meneruskan aspirasi dari sebagian parpol yang tidak menghendaki ada perubahan dapil. Namun keputusan akhir merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Penentu kebijakan bukan di kabupaten tetapi di KPU RI. Akan kami sampaikan aspirasi mereka ke pimpinan kami di Jakarta melalui KPU Provinsi,” tuturnya.
Ari Mustofa menambahkan sesuai regulasi yang berlaku bahwa setiap menjelang pemilu memang ada mekanisme penataan daerah pemilihan. “Khusus di Banyuwangi, hanya penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap dapil. Sementara kursi tetap 50, karena jumlah penduduk lebih dari satu juta dan kurang dari tiga juta,” pungkasnya./////
